Kejahatan Finansial Ini Bikin Warga RI Rugi Triliunan Rupiah

Ilustrasi Garis Polisi (Photo by kat wilcox from Pexels) 

Foto: Ilustrasi Garis Polisi (Photo by kat wilcox from Pexels)

Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Audit OJK Sophia Isabella Wattimena memaparkan bahwa sejak 2014 hingga 31 Agustus 2023, OJK telah menyelesaikan sebanyak 108 perkara di sektor jasa keuangan. Rinciannya, terdiri dari 83 perkara perbankan, 5 perkara pasar modal dan 20 perkara IKNB.

Sophia terang-terangan faktor pendorong yang membuat seseorang bisa menyelewengkan kekuasaan dan melanggar aturan karena rendahnya religiusitas, nilai dan integritas moral yang rendah, motivasi eksternal, gaya hidup mewah dan hedonis, serta kebahagiaan yang rendah.

“Oleh sebab itu, setiap lembaga keuangan dalam menjalankan transformasi digital harus menjalankan risk and governance dengan teliti. Jadi diharapkan dengan adanya governance di awal, kemudian konsep-konsep etika, moral, dan integritas sudah diperhitungkan di awal, maka hal-hal yang kurang diharapkan dapat diminimalisir ke depannya,” kata Sophia dalam acara Risk & Governance Summit 2023 di Jakarta, Kamis, (30/11/2023).

Sejalan, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pihaknya terus menekankan peranan tiga lapis dari supervisi sektor jasa keuangan.

“Yang pertama adalah di level perusahaan, yang kedua di lembaga penunjang profesi penunjang dan ketiga itu di regulator semuanya esensinya adalah risk and governance. Jadi kalau ini dilakukan dengan baik, sektor jasa keuangan akan tumbuh dengan baik,” tuturnya.

Baca: Warga RI Makan Tabungan, Simpanan di Bank Tumbuh Seret

Mengingatkan saja, viral beberapa kasus penyelewengan karena tata kelola buruk yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan beberapa tahun belakang. Kasus ini pun menelan kerugian hingga triliunan rupiah.

Berikut merupakan rangkuman beberapa skandal besar industri keuangan:

Kasus Asuransi & Dapen

Kasus korupsi pada dua perusahaan asuransi besar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) sempat membuat heboh karena menjadi kasus mega korupsi yang memakan kerugian Rp39,587 triliun. Dalam kasus ini menyeret dua bersaudara Tjokrosaputro.

Benny Tjokro telah ditetapkan menjadi tersangka kasus ini bersama dengan Heru Hidayat (HH). Keduanya sebelumnya juga terjerat dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan didakwa hukuman seumur hidup beserta denda.

Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) juga tidak bisa dilupakan dari daftar hitam perkara korupsi di Indonesia. Masing-masing kasus memakan korban Rp 7,4 triliun dan Rp 15 triliun.

Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga telah mengumumkan soal dana pensiun (dapen) perusahaan pelat merah yang bermasalah. Diketahui ada 22 dapen yang memiliki Rasio Kecukupan Dana (RKD) di bawah 100% dan 4 diantaranya diduga ada indikasi kasus korupsi.

Kasus Perbankan

Mei lalu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (BPD Jambi) atau Bank Jambi, Yunsak El Halcon (YEH) sebagai tersangka kasus korupsi Rp 310 miliar.

Di daerah lain, Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan korupsi di Bank Jateng yang diduga merugikan negara Rp 500 miliar. Kasus itu terkait dugaan korupsi dan pencucian uang pemberian kredit proyek di Bank Jateng Cabang Jakarta dari 2017-2019.

Baca: Bankir No.1 Dunia Blak-blakan Soal ESG, TikTok, Invasi Taiwan

Bareskrim juga tengah mengusut kasus korupsi penyaluran kredit kepemilikan rumah di Bank Jateng Cabang Blora. Polisi telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini yakni mantan Kepala BPD Jateng Cabang Blora Rudatin Pamungkas, Direktur PT Gading Mas Properti Ubaydillah Rouf, dan Direktur PT Lentera Emas Raya, Teguh Kristianto.

Kasus Fintech Lending

Industri pinjaman online (pinjol) fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjol tengah dihadapkan dengan kasus gagal bayar. Diketahui, iGrow yang dimiliki oleh LinkAja, dan TaniFund milik Tanihub pada Juni lalu tersangkut kasus gugatan atas gagal bayar para krediturnya.

Sementara baru-baru ini, OJK mengungkapkan telah memberikan sanksi administrasi kepada 23 perusahaan pinjol atau peer-to-peer lending. Pengenaan sanksi ini terdiri dari 21 peringatan sanksi tertulis, satu pembatasan kegiatan usaha (PKU) dan satu pembekuan.

https://gayunggoyang.com Salah satu yang dikenakan sanksi PKU adalah fintech Akulaku. Keputusan ini karena Akulaku tidak melakukan pengawasan untuk perbaiki proses bisnis BNPL (buy now paylater) dan prinsip manajemen risk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*