Foto: Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun Ke-78 MPR RI. (Tangkapan layar Youtube MPRGOID)
Jakarta, CNBC Indonesia – Proyek andalan Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi adanya krisis pangan dikritik Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. Menurutnya hal ini merupakan kejahatan terhadap lingkungan.
Hal ini ia ungkapkan ketika Hasto memberikan catatan terhadap program Food Estate di Ciawi Bogor, Selasa (15/8/2023), saat menjawab soal dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik seperti yang diungkapkan PPATK.
Hasto melihat proyek Food Estate kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tidak menghasilkan.
“Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” kata Hasto di Bogor, Selasa (15/8/2023).
“Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian,” kata dia.
Proyek Food Estate digagas Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek itu di bawah kendali Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan masuk dalam proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022.
Namun, sejumlah pihak melayangkan kritik terhadap proyek itu karena dianggap gagal. Greenpeace misalnya, menilai proyek tersebut terlalu berorientasi pada penyeragaman pangan terhadap masyarakat.
Imbasnya, masyarakat di beberapa wilayah yang masuk dalam proyek tersebut tak mendapatkan manfaat. Di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sekitar 600 hektar lahan yang ditanami singkong untuk proyek itu mangkrak.
“Skema seperti (food estate) ini telah dilakukan oleh masa pemerintahan sebelumnya dan gagal. Namun, tetap ditiru, alhasil dampak yang diberikan hanya membuat kerusakan dan dampak buruk semakin parah,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas.
Lantas bagaimana respon Presiden Jokowi?
Presiden Jokowi juga akhirnya angkat suara, menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/8/2023), perihal banyaknya kritikan yang dilontarkan segelintir pihak atas salah satu proyek andalannya.
“Jadi kita itu membangun food estate/lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan,” kata Jokowi Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/8/2023).
Menurut Jokowi saat ini hampir seluruh negara saat ini tengah menghadapi krisis pangan. Seperti negara yang mengonsumsi gandum saat ini juga tengah menjadi masalah.
“Problem harga juga naik drastis (gandum),” imbuhnya.
Begitu juga dengan negara yang mengkonsumsi beras tengah dihadapi masalah harga jual yang naik. Sehingga pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan pembangunan lumbung pangan.
“Setelah India setop gak ekspor lagi, semua yang makan beras, semua sekarang ini sudah masalah, harga naik,” tegas Jokowi.
Selain itu menurut Eks Gubernur DKI Jakarta ini juga bangun lumbung pangan tidak mudah. Dimana banyak percobaan penanaman tanaman pangan yang gagal sehingga harus dilakukan beberapa kali. Ia mencontohkan seperti yang terjadi di lumbung pangan di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dan di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, lalu Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
“Tanaman pertama biasanya gagal, nanam kedua masih paling berhasil 25%, ketiga, ke enam ke tujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. jadi tidak semudah yang kita bayangkan,” sindirnya.
Selain itu Jokowi menjawab pertanyaan wartawan mengenai kabar proyek Food Estate ini hanya dikuasai beberapa golongan. Menurutnya proyek ini dikerjakan oleh banyak pihak.
“Ya itu namanya kerja itu ya, yang kerja itu beberapa kementerian, ada kementerian teknis Kementerian Pertanian, ada yang membuat land clearing irigasi itu di Kementerian PUPR, ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di Pertahanan. saya kira kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan,” paparnya.
https://lokeberhasilan.com “Bahwa ada yang berhasil, baru setengah berhasil, atau belum berhasil itu yang harus dikoreksi, diperbaiki, dievaluasi,” lanjutnya.