ditanggung

 

Foto: Kolaborasi Pendanaan JETP, PLN Siap Akselerasi Transisi Energi Lewat Dukungan Global (Dok. PLN)

Jakarta, CNBC Indonesia – PT PLN (Persero) siap mengakselerasi proyek transisi energi di Indonesia dengan hadirnya dukungan pendanaan global, salah satunya melalui mekanisme Just Energy Transition Partnership (JETP). Sesuai dengan tema COP28 tahun ini yang mengusung realisasi pendanaan lingkungan bagi negara berkembang, Indonesia siap berkolaborasi dalam mempercepat transisi energi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia telah meluncurkan Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) sebagai langkah komperhensif dalam menangkap peluang pendanaan transisi energi melalui mekanisme JETP.

“Kemitraan JETP menyadarkan kami bahwa banyak pekerjaan yang harus kami lakukan bersama. Dunia butuh paradigma baru dalam mekanisme pendanaan iklim. Kita semua perlu berkolaborasi dalam menyelaraskan kemitraan pendanaan iklim. Hal ini membutuhkan upaya global untuk memitigasi krisis iklim,” tegas Luhut saat membuka sesi diskusi secara daring di Indonesia Pavilion COP 28, Sabtu (2/12/2023).

Baca: PLN Ajak Komunitas Global Kolaborasi Wujudkan Energi Bersih

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, Mari Elka Pangestu dalam kesempatan yang sama menekankan gerak aktif kelompok global untuk bisa mewujudkan kemitraan yang komperhensif dalam mempercepat transisi energi.

“Saya terus menggaungkan kolaborasi. Kolaborasi antara negara maju dengan negara berkembang menjadi satu-satunya cara untuk bisa mencapai target iklim yang lebih baik. Kolaborasi swasta, industri dan lembaga filantropi juga mampu mendorong percepatan ini,” kata Mari Elka.

Group CEO Standard Chartered Bill Winters bahkan menegaskan Indonesia merupakan salah satu negara maju yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Dengan roadmap yang dimiliki oleh Indonesia dalam transisi energi tak hanya perlu dukungan, namun saat ini semua mata memandang tertuju ke Indonesia sebagai negara yang mumpuni dalam iklim investasi.

“Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara muda yang tumbuh dengan sangat cepat. Tidak ada negara lain yang telah melakukan percepatan dan langkah ambisius dalam transisi energi. Indonesia punya banyak program investasi yang jelas dan detail. Sudah saatnya kita mendukung dan mendorong kemitraan internasional untuk membantu Indonesia melaksanakan transisi energi,” tegas Bill Winters.

Baca: Sinergi PLN & PTBA di COP28 Dubai, Manfaatkan FABA PLTU

Sebagai lokomotif transisi energi, PT PLN (Persero) sudah melakukan banyak inisiatif mandiri untuk mendorong transisi energi. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menilai kerja sama luar biasa berbagai stakeholder akan mampu mempercepat implementasi agenda transisi energi di Indonesia. Begitu juga mekanisme JETP sebagai salah satu dari berbagai pendanaan transisi energi akan menjadi katalisator pembiayaan lainnya.

“Upaya kolaboratif sangat perlu didorong. Karena pengurangan emisi 1 ton CO2 di Indonesia sama berpengaruhnya dengan pengurangan emisi di belahan dunia lain. Maka, kami tidak bisa menjalankan transisi energi ini sendirian,” kata Darmawan.

Dalam dokumen CIPP, https://sayurkana.com PLN terlibat dalam ratusan proyek transisi energi. Salah satunya adalah penambahan kapasitas pembangkit energi bersih dan Green Enabling Transmission untuk memastikan pasokan listrik disalurkan secara adil dan merata untuk seluruh masyarakat Indonesia.

“JETP menjadi salah satu platform yang mampu mengakomodir kebutuhan ini. JETP juga menjadi bukti bahwa seluruh pemangku kepentingan menjadi bersatu dalam penyelesaian tantangan transisi energi,” tegas Darmawan.

PLN telah mendesain skenario ARED yang akan menambah kapasitas pembangkit EBT hingga 75% dari total kapasitas pembangkit listrik Indonesia pada tahun 2040 mendatang.

Darmawan memastikan berinvestasi di Indonesia dalam hal energi baru terbarukan bukanlah proyek merugikan. Mengingat kemajuan teknologi membuat harga EBT lebih murah, Indonesia juga memiliki perbaikan iklim investasi yang bisa mendorong return of investment yang sangat menarik bagi investor. “Artinya dengan inovasi, investasi energi terbarukan saat ini menjadi lebih murah dan lebih kompetitif,” tegas Darmawan.

Di saat yang sama, upaya ini bukan hanya demi masa depan bumi yang lebih baik. Lewat proyek transisi energi ini justru bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Pembukaan lapangan kerja baru, pertumbuhan industri baru serta jaminan akses listrik yang merata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

 

Foto: PLN di cop28 Dubai. (Dok. pln)

Jakarta, CNBC Indonesia – PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam transisi energi kepada dunia di gelaran United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of the Parties ke-28 (COP28) yang diselenggarakan pada 30 November – 12 Desember 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab. Dalam konferensi tingkat global ini, PLN memaparkan skema Accelerating Renewable Energy Development (ARED) sebagai langkah agresif perseroan mendukung Pemerintah Indonesia mencapai Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060.

President Designate for COP28 Sultan Ahmed Al Jaber menyampaikan, salah satu tantangan mitigasi perubahan iklim saat ini adalah implementasi nyata dari perjanjian dan komitmen berbagai negara terkait transisi energi. Untuk itu, pada perhelatan COP28 kali ini pihaknya akan menekankan realisasi komitmen tersebut.

“Kita menyadari semua persoalan krusial dalam mitigasi iklim saat ini adalah kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Pada COP28 kali ini kami mendorong implementasi yang jelas terhadap semua roadmap yang telah disepakati sejak Paris Agreement 2014 silam,” tegas Ahmed Al Jaber pada Opening Ceremony COP28, Kamis (30/11/2023).

PILIHAN REDAKSISinergi PLN & PTBA di COP28 Dubai, Manfaatkan FABA PLTUPLN Ajak Komunitas Global Kolaborasi Wujudkan Energi BersihPLN Akselerasi Transisi Energi Lewat Dukungan Dana Global

Ahmed Al Jaber menambahkan, harus diakui bahwa banyak negara berkembang memiliki tantangan infrastruktur dan pendanaan untuk bisa menyamakan langkah dengan negara maju dalam transisi energi. Sehingga, komunitas global perlu membuat suatu kebijakan untuk mendorong transisi energi yang adil dan dapat diakses seluruh golongan.

“Kebijakan tersebut memerlukan regulasi, peningkatan kapasitas dan peluang. Jadi mereka semua bertemu satu sama lain. Sudah cukup banyak kekosongan dan saling tuding atas tanggung jawab ini,” kata Ahmed Al Jaber.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia Siti Nurbaya menyampaikan, keikustsertaan Indonesia dalam COP28 adalah untuk menegaskan komitmen Indonesia dalam aksi perubahan iklim. Hingga tahun 2022 tercatat Indonesia telah mampu mereduksi emisi di sektor energi sebesar 716 juta ton CO2. Dalam hal ini, Indonesia telah melakukan berbagai aksi reduksi emisi sehingga mampu mencatatkan pengurangan emisi hingga mencapai 60%.

“Sekali lagi, saya tekankan bahwa pada COP28 prioritas kami adalah untuk menyoroti hasil-hasil utama dari aksi iklim Indonesia. Terutama untuk memastikan target reduksi emisi di tahun 2030, sehingga kami dapat mempertahankan kendali dan memainkan peran penting dalam mencapai NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat,” jelas Siti.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo selaku pembicara di sesi CEO Climate Talks di Indonesia Pavilion menyampaikan, perubahan iklim adalah persoalan global, karena 1 ton emisi CO2 di Dubai akan menimbulkan dampak kerusakan yang sama dengan 1 ton emisi CO2 di Jakarta. Maka, satu-satunya cara untuk terus maju adalah melalui kolaborasi.

Darmawan menegaskan bahwa transisi energi sangat penting dilakukan Indonesia untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang pesat saat ini. Tujuannya, adalah untuk menyediakan energi yang ramah lingkungan dan terjangkau.

“Transisi energi melalui percepatan pengembangan energi terbarukan juga merupakan peluang bagi kita untuk membangun kapasitas nasional, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan pada saat yang sama juga menjaga kelestarian lingkungan,” tegas Darmawan.

Dirinya mengatakan PLN telah merancang skema ARED untuk meningkatkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) hingga 480 gigawatt (GW) pada tahun 2060. Bahkan dalam rencana penambahan kapasitas pembangkit PLN sampai tahun 2040, 75% akan berbasis EBT dan 25% berbasis pada gas.

ARED akan menjadi agregator utama PLN dalam melakukan inovasi teknologi ramah lingkungan. Inovasi ini dijalankan dari hulu hingga hilir, contohnya pembangunan Upper Cisokan pumped storage yang berkapasitas 1,040 MW dan PLTS Terapung Cirata yang berkapasitas 192 MWp di sektor pembangkitan.

Dari sisi transmisi, PLN merencanakan pembangunan _green enabling transmission line yang didukung dengan smart grid. Darmawan menjelaskan, green enabling transmission line sangat krusial perannya untuk menyalurkan listrik dari lokasi sumber EBT yang terpisah dan terisolir ke pusat beban di kota-kota besar. Dirinya optimis upaya ini adalah jalan keluar untuk mengatasi _mismatch_ beban antar pulau yang mencapai 33 GW.

“Mengapa kita perlu mengembangkan infrastruktur ini? Karena hal ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam sistem PLN begitu listrik EBT yang memiliki karakter intermittent masuk. Hal ini sekaligus memungkinkan kami meningkatkan kapasitas sistem dalam menampung listrik EBT dari tenaga angin dan surya hingga 28 GW,” tambahnya.

Sedangkan https://kolechai.com dari sisi distribusi PLN tengah menjalin kolaborasi untuk membangun pabrik solar PV, pasar karbon hingga pembangunan infrastruktur kendaraan listrik.

Kemudian, untuk transisi energi di sektor transportasi, PLN telah menjalin kolaborasi dengan 23 _partner_ industri otomotif. Targetnya, PLN bisa membangun 1.000 charging station dan 1.900 pusat penukaran baterai secepatnya sehingga mendorong pengurangan emisi dari sektor transportasi secara signifikan.

“Event seperti COP 28 ini memberi kita rasa bangga, meyakinkan kita bahwa komunitas global yang sebelumnya terfragmentasi telah bersatu. Di samping itu juga membuat kita percaya, apa pun tantangan yang ada di depan, kita mampu terus bergerak maju untuk memerangi perubahan iklim,” pungkas Darmawan.

Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Simon Stiell memastikan COP 28 akan mengedepankan akses keadilan bagi seluruh umat manusia. Dirinya berpendapat agenda transisi energi mesti mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi masing masing negara di dunia.

“Sebanyak 3,6 miliar orang rentan di seluruh dunia bergantung pada aksi iklim kita. Hal ini sekaligus membuka peluang dalam ekonomi hijau untuk menciptakan lapangan kerja baru, menjaga sekuritas energi, dan tentu saja memasok energi yang adil dan ramah terhadap lingkungan,” tutup Simon.

 Foto: Infografis/ Tanpa Paspor/ Edward Ricardo

Jakarta, CNBC Indonesia – Buku saku yang memuat berbagai macam informasi menandakan kewarganegaraan seseorang, yakni paspor, merupakan dokumen wajib yang dimiliki seseorang ketiga berada di luar negeri. Namun, ternyata di dunia ini ada tiga orang yang tak membutuhkan paspor saat berpergian di luar negaranya.

Tapi, tiga orang itu bukanlah orang sembarangan, melainkan orang-orang yang memiliki gelar dan kedudukan istimewa di negaranya. Ketiga orang itu adalah Raja Charles III dari Inggris, Kaisar Naruhito, serta istrinya Permaisuri Masako dari Jepang. Sebelum Raja Charles III, hak istimewa ini juga dimiliki Ratu Elizabeth II.

Aturan ini juga berlaku bagi raja atau ratu Inggris Raya pendahulu Raja Charles III. Demikian pula dengan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako, para pendahulu kaisar dan permaisuri Jepang tidak perlu paspor jika ke luar negeri.

Baca: RI Tegas Larang Kibarkan Bendera Israel, Ini Aturannya!

Alih-alih membawa paspor, Raja/Ratu Kerajaan Inggris hanya membawa dokumen yang dikeluarkan atas nama mereka. Dokumen itu menyatakan permintaan pihak kerjaan Inggris untuk mengizinkan raja dan ratunya berpergian ke negara itu.

“Sekretaris Kerajaan Inggris meminta atas nama Yang Mulia agar semua orang yang berkepentingan untuk mengizinkan pembawa dokumen ini melewati wilayah mereka dengan bebas tanpa hambatan atau halangan dan untuk memberi bantuan dan perlindungan yang mungkin diperlukan,” dikutip dari News18, Minggu (3/12/2023).

Untuk kaisar dan permaisuri Jepang, dokumen kementerian tertanggal 10 Mei 1971 menginformasikan bahwa akan sangat tidak pantas mengeluarkan paspor untuk keduanya. Dokumen tersebut juga menambahkan sangat tidak pantas bagi Kaisar untuk menjalani prosedur imigrasi atau visa menggunakan paspor sebagai warga negara biasa.

Paspor diplomatik pun dikeluarkan untuk anggota keluarga Kekaisaran lainnya, termasuk putra mahkota dan putri.

Baca: Website KPU Bobol, Ini Cara Hacker Jimbo Curi Data Warga RI

Kaisar dan Permaisuri Jepang https://jusnarte.com hanya diminta untuk menyimpan dokumen kementerian untuk diri mereka sendiri. Sama seperti Inggris, kementerian luar negeri di Jepang memberi tahu negara yang dituju sebelum Kaisar dan Permaisuri tiba.

Dalam kasus Raja Charles III, sekretaris pribadinya, Sir Clive Alderton, telah dipercayakan dengan tanggung jawab ini. Menurut sebuah laporan, Sir Clive Alderton telah menjadi salah satu penasihat terpercaya dan paling dicintai Raja dan Ratu Camilla sejak 2006, setahun setelah pernikahan mereka pada 2005.

 

Foto: Bom meledak

meledak di sebuah kota selatan Filipina pada hari Senin (24/8/20), menewaskan beberapa tentara dan melukai militer lainnya. (AP/NICKEE BUTLANGAN)

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr menyatakan, pelaku pemboman saat misa Katolik di gimnasium Universitas Negeri Mindanao di Marawi, Filipina Selatan, pada Minggu pagi (3/12/2023) dilakukan oleh teroris asing.

“Saya mengutuk keras tindakan tidak masuk akal dan paling keji yang dilakukan oleh teroris asing,” kata Marcos dikutip dari Reuters, Minggu.

“Ekstrimis yang melakukan kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah akan selalu dianggap sebagai musuh bagi masyarakat kita,” tegasnya.

Baca: Fillipina Cabut Warning Tsunami, Gempa Susulan Masih Terjadi

Empat orang tewas dan sekitar 50 orang terluka akibat ledakan bom itu. Dalam catatan Reuters, Marawi adalah sebuah kota di selatan Filipina yang dikepung oleh militan Islam selama lima bulan pada 2017.

Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro mengatakan, operasi penegakan hukum untuk mengadili para pelaku “teroris” akan “terus berlanjut”. Ia mengatakan hal itu saat konferensi pers.

Teodoro juga menyinggung ada “indikasi kuat unsur pihak asing” dalam pemboman tersebut. Meski begitu, ia menolak menjelaskan lebih lanjut pivak asing itu, supaya tidak mengganggu penyelidikan yang tengah berlangsung.

Pejabat di Kepolisian Filipina, https://kueceng.com Emmanuel Peralta mengatakan, turut ditemukan pecahan mortir 16 mm di lokasi kejadian. Panglima Angkatan Bersenjata Filipina, Romeo Brawn juga menyebut ledakan itu terjadi setelah operasi militer dilakukan terhadap kelompok lokal pro-ISIS di Filipina Selatan.

“Ada kemungkinan bahwa apa yang terjadi pagi ini adalah serangan balasan,” ucapnya.

Serangan militer itu sebelumnya ditujukan terhadap kelompok Dawlah Islamiyah-Maute. Kelompok Maute sangat terkait dengan ISIS. Setelah merebut Marawi pada Mei 2017, mereka berupaya menjadikannya wilayat atau daerah cabang di Asia Tenggara untuk ISIS.

Akibat ledakan bom ini, kantor polisi di Mindanao dan wilayah ibu kota disiagakan dan pos pemeriksaan polisi diperketat “untuk mencegah kemungkinan insiden lanjutan,” kata pejabat polisi Peralta.

Universitas Negeri Mindanao menangguhkan perkuliahan sampai pemberitahuan lebih lanjut.

The Flint Water Plant tower is seen in Flint, Michigan, U.S. on February 7, 2016.

Rebecca Cook | Reuters

Most U.S. cities would have to replace lead water pipes within 10 years under strict new rules proposed by the Environmental Protection Agency as the Biden administration moves to reduce lead in drinking water and prevent public health crises like the ones in Flint, Michigan and Washington, D.C.

Millions of people consume drinking water from lead pipes and the agency said tighter standards would improve IQ scores in children and reduce high blood pressure and heart disease in adults. It is the strongest overhaul of lead rules in more than three decades, and will cost billions of dollars. Pulling it off will require overcoming enormous practical and financial obstacles.

“These improvements ensure that in a not too distant future, there will never be another city and another child poisoned by their pipes,” said Mona Hanna-Attisha, a pediatrician and clean water advocate.

The Biden administration has previously said it wants all of the nation’s roughly 9 million lead pipes to be removed, and rapidly. Lead pipes connect water mains in the street to homes and are typically the biggest source of lead in drinking water. They are most common in older, industrial parts of the country.

Lead crises have hit poorer, majority-Black cities like Flint especially hard, propelling the risks of lead in drinking water into the national consciousness. Their impact reaches beyond public health. After the crises, tap water use declined nationally, especially among Black and Hispanic people. The Biden administration says investment is vital to fix this injustice and ensure everyone has safe, lead-free drinking water.

“We’re trying to right a longstanding wrong here,” said Radhika Fox, head of the EPA Office of Water. “We’re bending the arc towards equity and justice on this legacy issue.”

The proposal, called the lead and copper rule improvements, would for the first time require utilities to replace lead pipes even if their lead levels aren’t too high. Most cities have not been forced to replace their lead pipes and many don’t even know where they are. Some cities with a lot of lead pipes might be given longer deadlines, the agency said.

The push to reduce lead in tap water is part of a broader federal effort to combat lead exposure that includes proposed stricter limits on dust from lead-based paint in older homes and child-care facilities and a goal to eliminate lead in aviation fuel.

The EPA enacted the first comprehensive lead in drinking water regulations in 1991. Those have significantly helped reduce lead levels, but experts have said they left loopholes that keep lead levels too high and lax enforcement allows cities to ignore the problem.

“We now know that having literally tens of millions of people being exposed to low levels of lead from things like their drinking water has a big impact on the population” and the current lead rules don’t fix it, said Erik Olson, an expert with the Natural Resources Defense Council who challenged the original regulations back in the early 1990s. “We’re hoping this new rule will have a big impact.”

In addition, the EPA announced it wants to lower the level of lead at which utilities are forced to take action. And federal officials are pushing cities to do a better job informing the public when elevated lead levels are found.

Another change involves how lead is measured. Utilities would need to collect more samples and this alone could have significant consequences – when Michigan did something similar, the number of communities flagged for having high lead levels skyrocketed.

The public will have a chance to comment on the proposal and the agency expects to publish a final version of the rule in the Fall of 2024. There is then a waiting period before it goes into effect.

Unlike https://gunakanlah.com/ other contaminants, lead seeps into drinking water that’s already left the treatment plant. The main remedy is to add chemicals to keep it from leaching out of pipes and plumbing fixtures. It’s hard. A home with dangerous lead levels cn be next to a house with no lead exposure at all.

It will ultimately be up to utilities to decide whether to pay the full cost of replacing lead pipes, which is too expensive for many people to afford.

“We strongly, strongly encourage water utilities to pay for it,” Fox said.

The Association of Metropolitan Water Agencies, which represents large public water utilities, said it can be difficult to secure homeowner permission to do the work and handle rising costs.

President Donald Trump’s administration addressed lead in water, issuing new standards just before the end of his term, after years of efforts by advocates. Those rules forced utilities to take stronger action when lead levels rose too high and required them to test day-care centers and schools. They also made communities locate their lead pipes — initial inventories are due in October 2024.

But environmental groups criticized the rule for not going far enough. In response, the Biden administration said it would make the improvements officials announced Thursday.

The 2021 infrastructure law included $15 billion to find and replace lead pipes. More will be needed. Additional federal funds are available to improve water infrastructure and the EPA is providing smaller communities with extra help. Some states, however, have been slower to attack the problem — a handful declined the first round of federal lead pipe funds.

A few communities have replaced pipes quickly. After crises in Benton Harbor, Michigan, and Newark, New Jersey, officials paid for and efficiently replaced lead pipes, adopting novel rules that required homeowners to let construction crews onto their property to do the work.

Replacing the country’s lead pipes will be expensive, but the EPA says the health benefits far outweigh the cost.

Those benefits, Fox said, “are really priceless.”

Miriam Adelson speaks onstage during the 24th annual Keep Memory Alive benefit for the Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health at MGM Grand Garden Arena on March 7, 2020, in Las Vegas, Nevada. (Photo by Denise Truscello/Getty Images for Keep Memory Alive)

Denise Truscello | Getty Images

News that Miriam Adelson and her family would sell $2 billion in Las Vegas Sands stock to buy a majority stake in the NBA’s Dallas Mavericks stunned the sports and gambling worlds alike.

After all, Las Vegas is the headquarters of the family’s empire, even if it doesn’t have any casino resorts in the city anymore. Adelson is the widow of Las Vegas Sands founder Sheldon Adelson, who died in January 2021.

And Las Vegas is now a preeminent destination for sports, with the NHL’s Golden Knights, the NFL’s Raiders, the WNBA’s Aces and a Formula 1 Grand Prix. Soon, Major League Baseball’s As are expected to relocate to the desert from Oakland.

Likewise, NBA Commissioner Adam Silver has suggested it’s a matter of when, not if, Vegas gets a team. LeBron James has said he’s interested in bringing basketball to Vegas at some point. Retired NBA legend and former Sacramento Kings minority owner Shaquille O’Neal has also expressed interest in a Vegas team. The city is also set to host the final games of the NBA’s midseason tournament.

An NBA team in Vegas could command a price tag in the $6 billion to $7 billion range, according to Patrick Rishe, director of the sports business program at Washington University in St. Louis.

So why is Adelson and her family throwing billions into a Dallas team?

In a statement to CNBC, they said: “The Adelson and Dumont families are honored to have the opportunity to be stewards of this great franchise. Through our commitment and additional investment in the team, we look forward to partnering with Mark Cuban to build on the team’s success and legacy in Dallas and beyond.”

Patrick Dumont is married to Miriam Adelson’s daughter, Sivan. He is also the president and chief operating officer of Las Vegas Sands.

The Adelsons have already invested millions into political contributions and lobbying in Texas, trying to coax lawmakers into more broadly legalizing gambling in the state. Las Vegas Sands itself has spent years and millions of dollars as well in pursuit of the same goal.

The company sold the Venetian, Palazzo and the Venetian Expo center in early 2022 to affiliates of Apollo Global Management and VICI Properties, raising more than $6 billion. The company has said it intends to use that capital to pursue gaming licenses elsewhere.

Late last year, Mavericks owner Cuban said he was interested in partnering with Sands to build a development that would include a new arena and a casino resort if the state more broadly legalized gambling.

A detailed view of the Dallas Mavericks logo on the court during the fourth quarter in Game Four of the 2022 NBA Playoffs Western Conference Finals between the Golden State Warriors and the Dallas Mavericks at American Airlines Center on May 24, 2022 in Dallas, Texas.

Ron Jenkins  | Getty Images

It didn’t, and the campaign is still in limbo. State lawmakers failed to push forward legislation that would bring it to Texas voters as an option on the ballot. It’s unlikely they’ll take another stab at it until the legislative session in 2025.

“When you think of all the places you want to save up to vacation, Texas isn’t one of them,” Cuban said earlier this month, according to The Dallas Morning News. “There’s no real destination that you save up for. That’s a problem and I think resort gaming would have a huge impact.”

Owning a team in Dallas will strengthen the Adelsons’ ties to Texas. Possibly, they would gain both a carrot and a stick to get local support for a casino license by wielding power and influence over the future of the Mavericks. A company insider told CNBC that it’s just smart to strengthen community ties.

It’s a similar strategy that Las Vegas Sands has deployed to secure one of three new casino licenses to be awarded in New York.

The company has invested millions of dollars and many years of lobbying efforts to woo government and community leaders in Long Island’s Nassau County. And the company has committed to redeveloping the Nassau Coliseum into a destination mixed-use resort, regardless of whether it wins a license. But the size of its investment presumably would depend on whether it can offer casino gambling.

Adelson stands to benefit mightily if the bets on https://bukanlah.com/ eventual casino licenses in New York and Texas pay off. She and her family will continue to own more than 50% of Las Vegas Sands stock.

There’s still a great chance the Mavericks investment could pay off for the Adelsons, even without a gambling business in Texas.

“It’s a very smart family, and sports assets have performed great,” said Jason Ader, a former Las Vegas Sands board member who runs SpringOwl Asset Management. “NBA teams are marquis assets that are likely to continue to appreciate.”

Cuban bought his stake in the Mavericks for $285 million in 2000. Forbes recently valued the team at $4.5 billion, the seventh-highest value in the NBA. The team won the NBA title in 2011. It currently features superstars Luka Doncic and Kyrie Irving.

CNBC has reached out to Cuban for comment. The NBA has not commented, and the Mavericks referred questions to the Adelsons.

–CNBC’s Jessica Golden contributed to this article.

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!